HISTORI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat yang dijabarkan kembali dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan konstruksi. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Perpres RI No. 15 Tahun 2015 dan Permen PU No. 15 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi

  1. Perumusan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
  3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan jasa konstruksi yang di laksanakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah
  4. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di biang pembinaan jasa konstruksi
  5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
  6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan penyelenggaraan, kelembagaan, dan sumber daya jasa konstruksi
  7. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi, dan
  8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Susunan organisasi Direktorat Jenderal Bina Konstruksi berdasarkan Permen PU No. 08 Tahun 2010 terdiri atas :

  1. Sekretariat Direktorat Jenderal
  2. Direktorat Bina Investasi Infrastruktur
  3. Direktorat Bina Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
  4. Direktorat Bina Kelembagaan dan Sumber Daya Jasa Konstruksi
  5. Direktorat Bina Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi
  6. Direktorat Kerja Sama dan Pemberdayaan

Direktorat Bina Investasi Infrastruktur mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur.

Adapun fungsi yang harus dilaksanakan oleh Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi meliputi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur
  2. Pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi dibidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
  3. Pelaksanaan koordinasi, advokasi dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
  6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;
  7. Pelaksanaan fasilitas pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan
  8. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.

Peran Direktorat Investasi Infrastruktur adalah sebagai katalisator terpercaya dalam menyelaraskan kepentingan peningkatan investasi infrastruktur pekerjaan umum dan perlindungan kepentingan industri konstruksi nasional. Sebagai katalisator terpercaya, Direktorat Investasi Infrastruktur tidak ikut dalam “proses reaksi”, namun ikut menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya reaksi yang optimal. Dengan posisi tersebut, Direktorat Investasi Infrastruktur akan berperan aktif dalam mendukung percepatan investasi infrastruktur pekerjaan umum serta upaya menciptakan industri konstruksi nasional yang unggul dan mandiri.

Unggul :

1. Struktur rantai pasok dan pelaku sektor konstruksi kokoh, handal dan berdaya saing tinggi.

2. Siklus proses penyelenggaraan konstruksi produktif yang efisien, efektif dan cost effectiveness.

3. Keluaran dari setiap bagian rantai sektor konstruksi berstandar tinggi, sehingga hasil konstruksi berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan.

Mandiri :

1. Konstruksi Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.

2. Konstruksi Indonesia mampu secara mandiri melayani kebutuhan masyarakat.

3. Konstruksi Indonesia mampu menghadapi perubahan dan tuntutan global.