SELAMAT DATANG DI SISTEM INFORMASI INVESTASI DAN PASAR INFRASTRUKTUR

Melalui saluran cyber ini, para pengunjung dapat mengakses beberapa informasi penting mengenai Investasi Infrastruktur.

Peran Direktorat Bina Investasi Infrastruktur adalah sebagai katalisator terpercaya dalam menyelaraskan kepentingan peningkatan investasi infrastruktur pekerjaan umum dan perlindungan kepentingan industri konstruksi nasional. Sebagai katalisator, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur tidak ikut dalam “proses reaksi”, namun ikut menciptakan kondisi yang kondusif bagi terjadinya reaksi yang optimal. Dengan posisi tersebut, Direktorat Bina Investasi Infrastruktur akan berperan aktif dalam mendukung percepatan investasi infrastruktur pekerjaan umum serta upaya menciptakan industri konstruksi nasional yang unggul dan mandiri.

Unggul :

  1. Struktur rantai pasok dan pelaku sektor konstruksi kokoh, handal dan berdaya saing tinggi.
  2. Siklus proses penyelenggaraan konstruksi produktif yang efisien, efektif dan cost effectiveness.
  3. Keluaran dari setiap bagian rantai sektor konstruksi berstandar tinggi, sehingga hasil konstruksi berkualitas, bermanfaat dan berkelanjutan.

Mandiri :

  1. Konstruksi Indonesia mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri.
  2. Konstruksi Indonesia mampu secara mandiri melayani kebutuhan masyarakat.
  3. Konstruksi Indonesia mampu menghadapi perubahan dan tuntutan global.

Adapun lingkup peran Direktorat Bina Investasi Infrastruktur secara lebih rinci meliputi :

  1. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur
  2. Pelaksanaan, pengembangan, sinkronisasi dan koordinasi kebijakan dan strategi dibidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
  3. Pelaksanaan koordinasi, advokasi dan fasilitasi di bidang penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur;
  4. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan investasi infrastruktur;
  5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembinaan pola investasi dan pembiayaan infrastruktur, penyelenggaraan investasi infrastruktur, penyelesaian permasalahan dan pengembangan mitigasi risiko investasi infrastruktur, serta pembinaan pasar infrastruktur;
  6. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang penyelenggaraan investasi infrastruktur dan pembinaan pasar infrastruktur;
  7. Pelaksanaan fasilitas pembinaan pengusahaan BUMN Perum di Kementerian; dan
  8. Pelaksanaan urusan tata usaha Direktorat.