Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

REGULASI DIREKTORAT BINA INVESTASI INFRASTRUKTUR

Pencarian Data Produk Hukum
Pilih Jenis Produk Hukum :
Peraturan Tentang :
Tahun :
 

1. Persyaratan Usaha Jasa Konstruksi

No
Judul
Keterangan
A.
UU Jasa Konstruksi No. 18/1999  
1.
Pasal 8, UU No. 18/1999

BU (nasional maupun asing) yang akan melakukan usaha jasa konstruksi harus :
a) Memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha di bidang jasa konstruksi (IUJK);
b) Memiliki sertifikat, klasifikasi dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi (SBU)

2.
Pasal 9, UU No. 18/1999 Tenaga kerja konstruksi (nasional maupun asing) harus memiliki sertifikat keahlian (SKA) dan/atau keterampilan (SKT)
3.
Pasal 5, Ayat (4), UU No. 18/1999 Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/ atau berteknologi tinggi dan/atau berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh bada usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan
4.
Pasal 3, Ayat (5), PP No. 29/2000 Dalam pelelangan umum, pelelangan terbatas, atau pemilihan langsung penyedia jasa, pengguna jasa harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) perusahaan nasional
B.
Komitmen Liberalisasi Perdagangan  
1.
Badan Usaha
BUJK Asing yang akan melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia harus
a) Mendirikan Representative Office (RO) serta membentuk Joint Operation (JO) dengan BUJK Nasional Kualifikasi Besar (tanpa pembatasan Foreign Equity Participation/FEP); atau
b) Membentuk Joint Venture (JV) dengan BUJK Nasional Kualifikasi Besar dengan FEP dibatasi maksimal sebesar 55% untuk BU Jasa Pelaksana Konstruksi (Kontraktor) dan 49% untuk BU Jasa Konsultansi Konstruksi (Konsultan)
2.
Tenaga Kerja
Tenaga kerja asing yang diizinkan melakukan usaha jasa konstruksi di Indonesia dibatasi untuk tingkat direktur, manajer dan tenaga ahli/Expert
Catatan : 1) Untuk BU dari negara-negara anggota WTO, masih terdapat pembatasan pada beberapa bidang usaha yang dicadangkan untuk usaha jasa konstruksi Nasional kualifikasi kecil.
2) Untuk BU dari negara-negara anggota ASEAN, semua bidang usaha jasa konstruksi sudah terbuka dengan persyaratan seperti di atas.
3) Indonesia belum mengikuti perundingan liberalisasi perdagangan (pengadaan) jasa pemerintah (Government Procurement), artinya pengadaan pemerintah masih dapat diatur lebih ketat dari komitmen Indonesia.
C.
PERPRES NO. 36/2010
1.
Tentang : Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal.
2.
Sebagai peraturan pelaksanaan atas UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.
3.
Perbedaan dengan komitmen Liberalisasi
No Aspek Liberalisasi Perdagangan Perpres 36/2010
1. Prinsip Dasar Progresive Kondisional (Autonomous Liberalization)
2. Lingkup Pengadaan non-pemerintah (Pengadaan pemerintah bisa lebih ketat) Pengadaan pemerintah dan non pemerintah
3. Klasifikasi Central Product Classification (CPC) Klasifikasi Baku Lapangan usaha Indonesia (KBLI)
4. Pengertian Daftar Positif (Bidang usaha yang dicantumkan = terbuka, dan yang tidak = tertutup) Daftar Negatif (Bidang usaha yang dicantumkan = tertutup atau terbuka dengan syarat, dan yang tidak = terbuka)
4.
Cakupan a) Lampiran I : Daftar Bidang Usaha yang Tertutup untuk Penanaman Modal
b) Lampiran II : Daftar Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan
c) Lampiran II.7 : Bidang Pekerjaan Umum
a)
Bidang Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksanaan Konstruksi) yang menggunakan teknologi sederhana dan/atau Resiko Rendah dan/atau Nilai Pekerjaan s/d Rp. 1.000.000.000,- dicadangkan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi;
b)
Kepemilikan modal asing (FEP) Bidang Usaha Jasa Konstruksi (Jasa Pelaksanaan Konstruksi) yang menggunakan Teknologi Tinggi dan/atau Resiko Tinggi dan/atau Nilai Pekerjaan lebih dari Rp. 1.000.000.000,- dibatasi maksimal sebesar 67%;
c)
Kepemilikan modal asing (FEP) Bidang Usaha Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi : Jasa Arsitektur Pertamanan dibatasi maksimal sebesar 55%;
d)
Kepemilikan modal asing (FEP) Bidang Usaha Jasa Bisnis/Jasa Konsultansi Konstruksi dibatasi maksimal sebesar 55%

2. Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Sesuai PERPRES No 54/2010

No
Keterangan
  BU Asing dapat mengikuti Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (PBJ) untuk paket pekerjaan dengan nilai :
1.
Rp. 100 Milyar atau lebih untuk jasa pelaksanaan konstruksi;
2.
Rp 20 Milyar atau lebih untuk pengadaan barang;
3.
Rp 10 Milyar atau lebih untuk jasa konsultansi.

3. Izin Usaha Jasa Konstruksi

No
Nama Izin
Diterbitkan Oleh
a)
Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (IUJKN) &
Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan
Pemerintah Kabupaten/Kota
b)
Izin Usaha Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing (IPBUJKA) Kementerian Pekerjaan Umum
c)
Izin Usaha Jasa Konstruksi Perusahaan Penanaman Modal Asing (IUJKPMA) Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
No
Izin Perwakilan (RO) BUJK Asing
a)
Diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum
b)
BUJK Asing ,kualifikasi besar
c)
BUJK Asing wajib memiliki Sertifikat Badan Usaha Asing , diterbitkan LPJK Nasional
d)
Dapat melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh Indonesia
e)
Masa berlaku Izin ,3 tahun dan dapat diperpanjang