Berita Direktorat Bina Investasi Infrastruktur

Pemerintah Membuka Peluang Bagi Pengusaha Dalam Pembangunan Infrastruktur

Selasa, 28 March 2017

Berdasarkan pada kemampuan APBN yang hanya berkisar 25% dari total kebutuhan pembangunan infrastruktur, maka pemerintah membuka peluang kepada pihak swasta untuk turut serta membangun infrastruktur.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono menyatakan Kementerian PUPR telah memberikan kesempatan yang luas kepada puhak swasta dalam pembangunan infrastruktur bidang PUPR seperti jalan tol, air minum dan bendungan.

"Swasta diberi kesempatan pertama. Kalau swasta tidak tertarik, kita menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Lalu, bila masih tidak menarik, penugasan BUMN, baru instrumen APBN digunakan sebagai alternatif terakhir", kata Menteri Basuki.

Salah satu proyek yang banyak melibatkan dana investasi badan usaha menurut Basuki saat ini adalah jalan tol, contohnya pada ruas tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 60km. Investasinya berasal dari swasta dimana sebelumnya tersendat. APBN hanya dialokasikan untuk pembangunan jembatan Manggar, lalu APBD digunakan untuk pembangunan ruas jalan 10km. Intinya realisasi pembangunan dikeroyok, tapi porsi terbesar adalah investasi swasta. Dari total panjang 99,2km jalan tol Samarinda-Balikpapan, 60km lebih berasal dari investasi, demikian lanjut Menteri Basuki.
Sementara itu Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Yusid Toyib pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-16 Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Jakarta (27/3) mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) akan dapat memberikan keringanan bagi pemerintah dalam percepatan pembangunan infrastruktur, terutama bagi pemerintah daerah yang masih banyak membutuhkan penyediaan infrastruktur yang memadai. 

"Kita tidak bisa hanya mengandalkan dana APBN/APBD saja, tetapi diperlukan kerjasama dengan swasta melalui skema KPBU", tutur Yusid yang hadir mewakili Menteri PUPR.

Dihadapan peserta Rakernas tersebut, Dirjen Bina Konstruksi menjelaskan bahwa pemerintah mendukung penuh tumbuhnya kewirausahaan untuk menciptakan kesejahteraan ditengah masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Kementerian PUPR sedang mensosialisasikan UU No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi di berbagai wilayah Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan tata kelola dan dinamika pengembangan jasa konstruksi Indonesia.

Yusid mengharapkan dengan adanya forum ini dapat menjadi pengetahuan bagi para pengusaha muda untuk memahami usaha pemerintah dalam membangun Infrastruktur PUPR melalui skema Public Private Partnership (PPP)/KPBU yang sedang dijalankan Kementerian PUPR melalui DItjen Bina Konstruksi.

Turut hadir dalam acara ini antara lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito, dan Wakil Menteri Energi Sumber Daya Mineral Archandra Tahar.

Sumber : Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR