Pengertian Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

Kemitraan pemerintah swasta


Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha disingkat KPBU atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai Public Private Partnership atau disingkat PPP atau P3 adalah bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan badan usaha) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta.
Terminologi KPBU di Indonesia dimulai sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia No 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur yang yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir adalah Peraturan Presiden Republik Indonesia No 66 Tahun 2013.
Bentuk yang banyak dikenal dengan istilah BOT singkatan Build Operate and Transfer atau dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai Bangun Kelola dan Alih Milik tetapi sebenarnya masih banyak bentuk yang bisa digunakan seperti Outsourcing sebagai bentuk paling sederhana sampai bentuk Bangun Kelola dan Miliki atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai Build Operate and Own (BOO) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Barang Milik Negara dan Daerah.
Adanya peraturan yang banyak sekali tentang pengaturan tugas dan fungsi dari Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan peran – peran masyarakat dan dunia usaha dalam membantu sebagian tugas pemerintah dalam penyediaan infrastruktur tersebut, maka perlu kiranya untuk menstrukturkan peraturan – peraturan pemerintah tersebut terkait dengan penyediaan infrastruktur.


Risiko


Berbagai risiko yang dihadapi dalam proyek KPS, mulai dari pasar yang dihadapi, besarnya permintaan yang sering-sering melenceng dari rencana yang pernah dibuat, pengoperasian infrastruktur, biaya konstruksi yang membengkak, peraturan perundangan yang berlaku, kekurang telitian dalam pencantuman hak dan kewajiban mitra swasta dengan pemberi pekerjaan.


Contoh Proyek KPBU


Beberapa area penerapan KPBU yang banyak dilakukan di Indonesia meliputi (sesuai dengan Perpres 67 tahun 2005):

  • Proyek Jalan Tol
  • Proyek Air minum
  • Pembangkit Listrik
  • Terminal
  • Pelabuhan